surat keterangan kesehatan hewan skkh

DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lampung mensyaratkan hewan kurban yang diperjualbelikan harus menyertakan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Peternakan sapi di lima kabupaten/kota yang sudah terserang PMK yakni Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Lampung Timur, Mesuji, dan Kota Metro. Selainitu, menurut dia, pengecekan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dan tenaga kesehatan hewan masih minim. ‘’Seharusnya sapi keluar masuk Lamongan, ada surat pengecekan dokumen surat keterangan hewan. Kemudian kurangnya tenaga kesehatan, sehingga minim pengecekan,” terang Politisi F-Gerindra tersebut. 3 Hasll I-IJi laboratorium PCR Flu Burung negatif, bagi hewan yang tidak divaksin / hasil perneriksaan fisik yang dilakukan dokter hewan. 4) Sertifikat Veteriner / Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). 5) Rekomendasi Pengeluaran Hewan tergantung daetah penerima / tujuan. Rekomendasi Pengeluaran Hewan Sapi, Kambing, Kerbau, Kuda, Babi. Berikutpenjelasan penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) Kabupaten Pemalang untuk pengiriman hewan keluar Pemalang (kaitan persiapan hewan kurban dan seterusnya) : 1. Pemohon mengurus Surat Rekomendasi Pemasukan Hewan dari daerah tujuan yang dikeluarkan oleh dinas perijinan/dinas yang membidangi peternakan & kesehatan hewan. 2. BATANG– Para pedagang hewan di wilayah Kabupaten Batang diwajibkan untuk mengantongi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Surat tersebut menjadi bukti bahwa kesehatan hewan ternak yang diperjualbelikan telah diperiksa oleh Tim Kesehatan Hewan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Batang. Künstliche Befruchtung Als Single In Deutschland. Surabaya - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Surabaya memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak jelang Hari Raya Idul Adha 2023. Ini Tips Pintar Pilih Hewan Kurban dari Ahli Peternakan UGM Dinas Peternakan Ngawi Periksa Ratusan Hewan Kurban Jelang Idul Adha 6 Cara Memilih Hewan Kurban yang Baik, Sesuai Syariat Islam "Mendatangkan hewan harus ada surat keterangan sehat dari pejabat veteriner daerah asal," kata Kepala DKPP Kota Surabaya Antiek Sugiharti di Surabaya, Senin 5 Juni 2023. Menurut dia, setiap hewan kurban harus dalam kondisi sehat karena langkah itu untuk memberikan jaminan keamanan konsumsi daging bagi masyarakat di kota setempat. Oleh karenanya setiap hewan ternak yang diperdagangkan di Surabaya harus memiliki surat keterangan sehat yang dikeluarkan otoritas daerah asal. Surat kesehatan itu kemudian akan dicek secara langsung oleh tim dari DKPP, sedangkan kondisi hewan bakal diperiksa oleh dokter hewan di wilayah setempat. Antiek menyebut mekanisme pengawasan lalu lintas hewan ternak untuk kurban menyesuaikan dengan standar operasional prosedur SOP dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. SOP itu mengatur tentang sejumlah hal, seperti penerimaan hewan ternak dan persyaratan teknis kesehatan hewan yang dibutuhkan serta mendapatkan izin pengeluaran dari Provinsi Jawa Timur. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur mengatur soal persyaratan teknis lalu lintas hewan kurban, di antaranya mendapatkan surat rekomendasi pemasukan dari provinsi tujuan dan memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan sesuai syarat daerah dituju. Selanjutnya, dalam kurun waktu 14 hari sebelum dilalulintaskan maka dipastikan dalam kondisi sehat serta tidak menujukan gejala klinis Penyakit Mulut dan Kuku PMK, Lumpy Skin Disease LSD, serta Anthrax, hal itu dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan SKKH maupun Sertifikat Veteriner dari Provinsi Jawa sapi kurban kabur saat akan dipotong. Sapi kabur dan masuk ke dalam sungai. Petugas Damkar Surabaya mengevakuasi sapi menggunakan crane. Usai evakuasi panitia kurban langsung memotong sapi di tempat. - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk membeli hewan kurban yang memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan SKKH atau Sertifikat Veteriner. Imbauan itu disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP Suharini Eliawati. "Surat Keterangan Kesehatan Hewan SKKH atau Sertifikat Veteriner merupakan dokumen bahwa hewan kurban telah diperiksa kesehatannya oleh petugas," kata Suharini dikutip dari Antara, Jumat 9/6/2023. Suharini mengatakan pemilihan hewan kurban yang aman dan sehat harus memenuhi persyaratan syariat Islam. "Memenuhi persyaratan syariat Islam yaitu sehat, bebas dari cacat fisik buta, pincang, patah tanduk dan putus ekornya, tidak kurus, dan cukup umur," ujarnya. Umur hewan kurban, kata Suharini, dapat dilihat dari gigi. Kambing atau domba minimal di atas 1 tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi sapi atau kerbau minimal di atas 2 tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Hewan kurban yang sehat dapat dilihat dari penampilan fisik, yakni hewan tersebut aktif bergerak, nafsu makan baik, permukaan kulit tidak terdapat luka atau benjolan-benjolan, mulut dan hidung tidak ada luka dan tidak ada leleran cairan yang berlebihan. Petugas dari Dinas KPKP DKI Jakarta telah memeriks sejumlah tempat penampungan atau penjualan hewan kurban di wilayah Ibu Kota menjelang Idul Adha 1444 Hijriah. Penilaian kelayakan tempat penampungan atau penjualan hewan kurban itu terkait fasilitas penunjang seperti atap peneduh, pagar pengaman, kandang karantina dan isolasi, penampungan limbah serta area juga Jelang Iduladha, Harga Ikan dan Udang Merangkak Naik DKI Waspadai Penyakit Antraks, PMK, dan LSD pada Hewan Kurban Pedagang Hewan Kurban Banjir Orderan Sebulan Jelang Iduladha Baca juga artikel terkait HEWAN KURBAN atau tulisan menarik lainnya - Sosial Budaya Sumber AntaraEditor Gilang Ramadhan Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar proses Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB harus bebas dari berbagai macam praktik pungutan liar Pungli. Ia menekankan, Satgas Saber Pungli harus turun ke lapangan mengawal setiap tahapan prosesnya. “Memasuki tahun ajaran baru sekolah, yang perlu diperhatikan adalah mengantisipasi adanya praktik pungli yang dilakukan oknum demi memperoleh keuntungan pribadi semata. Ini yang harus menjadi prioritas Pemerintah dalam pengawasan proses PPDB,” kata Puan dalam keterangan persnya, Rabu 14/6/2023. Puan pun menyoroti praktik dugaan Pungli PPDB yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Praktik pungli diduga dilakukan oknum komite sekolah di salah satu SMK di Garut yang meminta uang kepada orangtua siswa sebesar Rp5-7 juta agar sang anak bisa diprioritaskan masuk ke sekolah tersebut. Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini mengecam dugaan praktik pungli itu. Puan menegaskan, tidak ada pembenaran terhadap perilaku pungli. “Pungutan liar merupakan tindakan yang tidak etis dan sangat tercela, sekaligus melanggar hukum dan merugikan calon peserta didik serta keluarganya,” tegas mantan Menko PMK itu. Puan mendorong Pemerintah melalui Satgas Saber Pungli untuk melakukan pengusutan tuntas dari dugaan praktik-praktik pungutan liar. Menurutnya harus ada langkah konkret di lapangan. “Satgas Saber Pungli juga harus lebih banyak turun ke lapangan melakukan pengawasan penerimaan siswa baru. Ini bentuk tindakan preventif dari aparat berwenang agar jangan sampai pungli merajalela saat tahun ajaran baru,” ungkap Puan. Bukan hanya itu, ia juga mendorong Satgas Saber Pungli mengawasi bantuan Program Indonesia Pintar PIP yang rentan dimanfaatkan oknum-oknum. Puan mengatakan, program bantuan dari pemerintah harus diterima oleh mereka yang berhak. “Tidak boleh ada yang mengambil hak masyarakat yang membutuhkan. Kami di DPR akan terus mengawal agar program-program bantuan kepada masyarakat tepat guna dan tepat sasaran,” tuturnya. Seperti diketahui, terdapat dua oknum guru di Lumajang, Jawa Timur, yang memanfaatkan ketidaktahuaan wali murid dalam proses pencairan PIP. Modusnya yakni menarik iuran dengan dalih biaya administrasi bagi siswa penerima dana bantuan. Puan pun meminta pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih masif mengenai program-program bantuan kepada publik. Menurutnya, informasi harus menyasar sampai ke bawah sehingga masyarakat memahami tidak ada pungutan biaya dari program bantuan pemerintah. “Kurangnya sosialisasi berpotensi menimbulkan praktik pungli. Padahal program PIP gratis tanpa ada pungutan biaya administrasi,” papar Puan. “Maka gencarkan kembali sosialisasi PPDB agar terhindar dari praktik pungli. Ini merupakan perwujudan agar anak-anak kita yang merupakan generasi penerus bangsa mendapatkan hak pendidikan dari Negara,” imbuhnya. Lebih lanjut, Puan berharap sosialisasi yang masif dapat membuat orangtua atau wali murid peka terhadap praktik pungli yang masih banyak ditemukan di berbagai daerah. “Sehingga orangtua siswa dapat mengidentifikasi jika ada dugaan pungutan liar dan memberikan laporan,” ujar Puan. Di sisi lain, Puan juga mendorong Satgas Saber Pungli di setiap daerah membuat hotline atau layanan pengaduan masyarakat mengenai praktik pungli. Dengan begitu, aparat berwajib bisa merespons cepat apabila ada laporan pungli yang terjadi. “Satgas ini kan ada sampai tingkat daerah, jadi coba buat hotline aduan masyarakat yang ingin melaporkan adanya pungli agar masyarakat tahu harus melapor ke mana saat mereka jadi korban atau mengetahui adanya praktik pungli,” imbaunya. Puan juga mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama mengawasi praktik pungli di lingkungan lembaga pendidikan. Khususnya, dalam proses penerimaan siswa di tahun ajaran baru ini. “Kita perlu membentuk lingkungan pendidikan yang jujur, transparan, dan bermartabat, yang dapat memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu untuk mendapatkan pendidikan yang mereka butuhkan untuk masa depan yang lebih baik,” tutup Puan. Jakarta ANTARA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta masyarakat untuk membeli hewan kurban yang memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan SKKH atau Sertifikat Veteriner. "Masyarakat dapat membeli hewan kurban yang memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan SKKH atau Sertifikat Veteriner yang merupakan dokumen bahwa hewan kurban telah diperiksa kesehatannya oleh petugas," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP Suharini Eliawati dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis. Selain itu, Suharini mengatakan, pemilihan hewan kurban yang aman dan sehat harus memenuhi persyaratan syariat Islam. "Memenuhi persyaratan syariat Islam yaitu sehat, bebas dari cacat fisik buta, pincang, patah tanduk dan putus ekornya, tidak kurus, dan cukup umur," ujar Suharini. Hewan kurban yang sehat dapat dilihat dari penampilan fisik, yakni hewan tersebut aktif bergerak, nafsu makan baik, permukaan kulit tidak terdapat luka atau benjolan-benjolan, mulut dan hidung tidak ada luka dan tidak ada leleran cairan yang berlebihan. Petugas dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian KPKP DKI Jakarta telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah tempat penampungan atau penjualan hewan kurban di wilayah Jakarta menjelang Idul Adha 1444 Hijriah. "Sudah dimulai akhir Mei 2023, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas KPKP melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban di tempat penampungan atau penjualan hewan kurban di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Dinas KPKP DKI Suharini Eliawati saat dihubungi di Jakarta, Senin 5/6. Penilaian kelayakan tempat penampungan atau penjualan hewan kurban itu terkait fasilitas penunjang seperti atap peneduh, pagar pengaman, kandang karantina dan isolasi, penampungan limbah serta area disposal yang juga menjadi poin pengawasan petugas. Pewarta Siti NurhalizaEditor Sri Muryono COPYRIGHT © ANTARA 2023 › Nusantara›Pastikan Kesehatan, Pemkot... Pemkot Surabaya, Jawa Timur, mengawasi lalu lintas ternak demi menjamin kesehatan hewan kurban untuk Idul Adha. Pemberian vaksin untuk mengantisipasi penularan penyakit juga digencarkan. Oleh AMBROSIUS HARTO MANUMOYOSO 3 menit baca KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTAHewan kurban yang mulai dijual di pinggir Jalan Dr Ir H Soekarno, Surabaya, Jumat 9/6/2023.SURABAYA, KOMPAS — Menjelang Idul Adha tahun ini, Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, mengawasi lalu lintas hewan kurban untuk menjamin ketersediaan daging kurban yang halal dan sehat. Selain itu, Pemkot Surabaya juga menggencarkan pemberian vaksin untuk mengantisipasi penularan penyakit mulut dan kuku serta lumpy skin disease.”Pengawasan itu untuk memastikan hewan kurban di Surabaya harus ada surat keterangan sehat dari pejabat veteriner daerah asal,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya Antiek Sugiharti, Jumat 9/6/2023. Pengecekan kesehatan hewan penting karena penjualan hewan kurban kian marak di sejumlah lokasi di Surabaya. Menurut Antiek, petugas ingin memastikan ternak yang dijual benar-benar sehat. Selain pemeriksaan surat keterangan sehat, hewan kurban juga akan diperiksa fisiknya oleh tim kesehatan hewan.”Pemeriksaan kesehatan hewan itu merupakan SOP prosedur standar operasi dari pemerintah provinsi,” kata juga Pedagang Hewan Kurban Mulai Marak di SurabayaHUMAS PEMKOT SURABAYAPetugas memeriksa kesehatan hewan kurban sebelum dilakukan penyembelihan di Kota Surabaya, Sabtu 9/7/2022.Secara umum, hewan kurban dari daerah lain yang dijual di Surabaya harus mendapat persetujuan atau rekomendasi dari Dinas Peternakan Jatim. Dua pekan sebelum diberangkatkan ke tujuan, pejabat veteriner daerah asal harus memastikan hewan kurban sehat, terutama tidak bergejala lumpy skin disease LSD, penyakit mulut dan kuku PMK, serta antraks, melalui surat keterangan kesehatan hewan SKKH dan sertifikat menambahkan, petugas juga akan kembali melakukan sosialisasi izin perdagangan dan memeriksa seluruh lokasi penjualan hewan kurban. Pedagang ternak tidak diperkenankan berjualan hewan kurban jika tidak memiliki rekomendasi dari kelurahan dan kecamatan serta hewan ternaknya tidak memiliki SKKH dan sertifikat juga Kekurangan Sapi Kurban di Sidoarjo Diprediksi Capai Ekor Tahun IniKepala Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya Sunarno Aristono menambahkan, Pemerintah Kota Surabaya mendapat 600 dosis vaksin LSD yang sedang disuntikkan ke hewan-hewan ternak. Vaksinasi diutamakan bagi ternak yang akan diperdagangkan keluar itu, vaksinasi PMK juga dilakukan mengingat tahun lalu Jatim diserang wabah tersebut. Sunarno mengklaim, cakupan vaksin PMK di Surabaya telah mencapai 100 persen dan dilanjutkan dengan penguat setiap enam vaksin PMK, Pemkot Surabaya mendapat dosis. Sebanyak dosis telah disuntikkan ke ternak, mencakup dosis 1, dosis 2, dan penguat. ”Vaksinasi ditargetkan selesai pada akhir tahun,” ujar SUSANTO AGSProses penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1440 H di RT 003 RW 004 Kelurahan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu 11/8/2019. Secara terpisah, Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan RPH Surya, Fajar Arifianto Isnugroho, mengatakan, perusahaan itu telah membangun sistem pemeriksaan keamanan dan keselamatan biologis untuk memastikan semua hewan yang akan disembelih sehat dan terawat. Hewan harus dipastikan tidak berpotensi terkena LSD dan Fajar, hewan yang disembelih di RPH di Surabaya akan diperiksa secara ketat oleh tim kesehatan hewan. Pemeriksaan itu berkait dengan dokumen SKKH dan sertifikat veteriner serta kondisi fisik penampungan ternak sebelum penyembelihan juga rutin disemprot dengan disinfektan untuk menjamin kebersihan dan kesehatan lingkungan. Selain itu, ternak juga diberi pakan terbaik. ”Hewan kurban terbaik yang diperbolehkan disembelih,” kata juga Persiapan Kurban, Sidoarjo Target Latih 120 Juru Sembelih HalalPengawasan itu untuk memastikan hewan kurban di Surabaya harus ada surat keterangan sehat dari pejabat veteriner daerah SAPI DARI NTB KE JAKARTASapi-sapi asal Bima, Nusa Tenggara Barat, berada di atas truk saat diantar guna memenuhi kebutuhan sapi kurban di Jakarta, Rabu 31/5/2023.Fajar menambahkan, RPH di Surabaya juga menyediakan jasa penyembelihan hewan kurban sesuai standar dan syariat Islam. Saat ini, pengelola RPH terus bersiap untuk menerima kedatangan hewan kurban, terutama sapi dari Pulau Madura, Blitar, Jember, dan Banyuwangi. Sapi-sapi itu berjenis simental dan limosin yang berkategori Fajar, pemeriksaan hewan kurban tidak dilakukan semata di RPH, tetapi juga dilakukan di daerah asal ternak tersebut. Di daerah asal, hewan kurban diperiksa oleh tim RPH sehingga pemeriksaan di Surabaya menjadi validasi atau jaminan yang kuat bahwa ternak sehat dan terawat. Jika di daerah asal ditemukan ternak yang bergejala sakit, tidak diperkenankan dibawa ke Surabaya untuk juga Kapal Penumpang Diperbantukan untuk Angkut Kambing Kurban

surat keterangan kesehatan hewan skkh